
<div class="form-group">
<div class ="container">
<h3>PROSEDUR KARTU STOP</h3>
<p>
1.	Pemegang Kartu STOP melakukan observasi terhadap pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas.</br>
</br>
2.	Pemegang Kartu STOP dapat meminta pekerja atau pengawas atau pimpinan pekerjaan untuk menghentikan setiap pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan PT. Petrokimia Gresik dan atau berada dalam wilayah kerja PT. Petrokimia Gresik.</br>
</br>
Beberapa Tindakan tidak aman atau Kondisi tidak aman yang dapat dipertimbangkan dalam penggunaan Kartu STOP, tetapi tidak terbatas pada:</br>
a.	Terdapat keraguan terhadap faktor-faktor keselamatan pekerjaan.</br>
b.	Terdapat modifikasi terhadap langkah maupun prosedur kerja tanpa disertai penilaian yang memadai.</br>
c.	Terdapat pelanggaran terhadap rambu-rambu keselamatan kerja.</br>
d.	Terdapat penggunakan perlengkapan kerja yang rusak.</br>
e.	Tidak ada personel yang kompeten untuk melakukan pekerjaan.</br>
f.	Tidak cukup personel untuk melakukan pekerjaan.</br>
g.	APD yang dipergunakan tidak sesuai dengan resiko pekerjaan.</br>
h.	Tidak cukup perlengkapan untuk melakukan pekerjaan.</br>
i.	Terdapat peralatan yang tidak sesuai untuk melakukan pekerjaan, dsb.</br>
</br>
3.	Pekerja atau Pengawas atau Pimpinan pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas menghentikan pekerjaan.</br>
</br>
4.	Pemegang Kartu STOP wajib berdiskusi dengan pekerja atau pengawas atau pimpinan pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas yang telah dihentikan pekerjaannya.</br>
</br>
Bahan diskusi, antara personel pemegang Kartu STOP dengan pekerja atau pengawas atau pimpinan pekerjaan, adalah Tindakan tidak aman dan atau Kondisi tidak aman yang menjadi alasan dihentikannya pekerjaan, termasuk diskusi mengenai rekomendasi dan pengendalian terhadap Tindakan tidak aman atau Kondisi tidak aman yang terjadi.</br>
</br>
5.	Jika rekomendasi dan pengendalian dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak, dan dilaksanakan oleh  pihak pelaksana pekerjaan, maka pekerjaan dapat dilanjutkan kembali.</br>
</br>
6.	Jika rekomendasi dan pengendalian tidak dapat diterima salah satu pihak, kedua belah pihak dapat meminta pertimbangan kepada pihak Safety Inspector area terkait untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.</br>
</br>
7.	Jika dengan penjelasan dari Safety Inspector area terkait masih terdapat hal-hal yang masih diragukan, kedua belah pihak dapat meminta penjelasan dan keputusan kepada Bagian K3.</br>
</br>
8.	Keputusan Bagian K3 disertai penjelasan yang logis dan masuk akal, adalah mutlak dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.</br>
</br>
9.	Pekerjaan dapat dilanjutkan kembali setelah rekomendasi dan atau pengendalian dan atau keputusan Bagian K3 telah dilaksanakan dan BOCAL telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.</br>
</br>
10.	Pemegang Kartu STOP menyerahkan form BOCAL yang telah diisi kepada Bagian K3.</br>
</br>
11.	Bagian K3 mendokumentasikan laporan BOCAL dan melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali yang disertai dengan laporan kepada Manager Departemen LK3.</br>


</p>
		</div></body></html>